I. Dasar hukum antara lain :

  • Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
  • Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
  • Peraturan Menteri Nomor 01 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

II. Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama atau sejenis.

III. Langkah awal pendirian koperasi dimulai dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi.

IV. Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan Rapat Pembentukan Koperasi, untuk Koperasi Primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang. Untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) Koperasi Primer melalui wakil-wakilnya.

V. Rapat pembentukan koperasi, dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi/Badan yang membidangi Koperasi setempat, bertujuan untuk : memberikan arahan, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai nara sumber, untuk meneliti konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum di-akta-kan oleh Notaris Pembuat akta Koperasi.  Apabila memungkinkan rapat pembentukan koperasi juga dihadiri oleh Notaris pembuat Akta Koperasi.

VI. Dalam rapat pembentukan akan dibahas mengenai Anggaran dasar Koperasi yang memuat antara lain :

  • Nama dan tempat kedudukan
  • Maksud dan tujuan
  • Bidang usaha
  • Keanggotaan
  • Rapat anggota
  • Pengurus dan Pengawas
  • Sisa Hasil Usaha

VII. Pembuatan atau penyusunan Akta Pendirian Koperasi tersebut dibuat di ahadapan dan atau oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dimaksud.

VIII. Selanjutnya Notaris atau Kuasa Pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang yaitu :

  • Untuk Koperasi Primer dan sekunder yang anggotanya tersebar lebih dari 1 (satu) provinsi adalah Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM.
  • Untuk Koperasi Primer yang anggotanya meliputi satu provinsi adalah Kepala Dinas/Kantor/badan yang menangani urusan perkoperasian provinsi setempat.
  • Untuk Koperasi Primer yang anggotanya meliputi satu Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas/Kantor/Badan yang menangani urusan perkoperasian Kabupaten/Kota setempat.

IX. Pejabat yang berwenang akan melakukan :

  • Penelitian terhadap materi Anggaran dasar yang diajukan.
  • Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut.

X. Apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap.

XI. Jika permohonan ditolak maka keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan.

XII. Terhadap penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 (satu) bulan dan merupakan keputusan akhir.

PEMBENTUKAN KOPERASI YANG MEMPUNYAI UNIT USAHA SIMPAN PINJAM PERLU DITAMBAHKAN :

  1. Surat bukti penyetoran modal tetap USP pada koperasi primer sekurang-kurangnya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) untuk USP pada koperasi sekunder berupa deposito pada bank pemerintah yang disetorkan atas nama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah cq. Ketua Koperasi yang bersangkutan.
  2. Rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga ) tahun.
  3. Administrasi dan pembukuan koperasinya.
  4. Nama dan riwayat hidup Pengurus, Pengawas dan calon Pengelola USP.
  5. Daftar sarana kerja
  6. Surat Perjanjian Kerja antara Pengurus Koperasi dengan pengelola/manajer/direksi.
  7. Pernyataan pengelola USP Koperasi tentang kesediannya untuk bekerja purna waktu.
  8. Permohonan ijin menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam.

PEMBENTUKAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PERLU
DITAMBAHKAN :

  1. Surat  bukti   penyetoran  modal   sendiri  berupa  deposito
  2. pada Bank Pemerintah atas nama Menteri Neg Kop & UKM.
  3. Rencana Kerja paling scdikit 3 (tiga) tahun.
  4. S.Kelengkapan   administrasi   organisasi   dan   pembukuan.
  5. Nama & riwayat hidup calon pengelola.
  6. Daftar sarana kerja.
  7. Permohonan ijin menyelenggarakan usaha simpan pinjam.

MATERI MUATAN ANGGARAN DASAR
Materi muatan dalam Anggaran Dasar Koperasi
sekurang - kurangnya meliputi:

  1. Daftar nama pendiri;
  2. Nama dan tempat kedudukan; -
  3. Landasan dan asas; •
  4. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
  5. Ketentuan mengenai keanggotaan;
  6. Ketentuan mengenai rapat anggota;
  7. Ketentuan mengenai pengurus;
  8. Ketentuan mengenai pengawas;
  9. Ketentuan mengenai pengelola;
  10. Ketentuan mengenai permodalan;
  11. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi;
  12. Ketentuan mengenai Sisa Hasil Usaha;
  13. Ketentuan mengenai sanksi;
  14. Ketentuan mengenai pembubaran;
  15. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
  16. Ketentuan mengenai Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus.

Materi Anggaran Dasar Koperasi dapat diperluas dengan menetapkanhal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kepentingan    anggota,organisasi atau usaha koperasi yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan.