Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Peraturan Menteri Nomor : 01/Per/M.KUMKM/I/2006

PERATURAN YANG MELANDASI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (AD )  KOPERASI :

I.

  1. UU. nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Bab IV Pembentukan (Pasal 19/d Pasal 23).
  2. PP. nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
  3. PP nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.
  4. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 351/FEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
  5. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota dan No. 124/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional.
  6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.
  7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan   Akta   Pendirian   dan   Perubahan   Anggaran   Dasar  Koperasi.
  8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No. 36/Kep/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi.

II.

  1. UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah/UU. No. 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta.
  2. PP. No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Pasal 2 (3)-24).
  3. PP. No. 52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Pasal 1 b, 1 e, 1 f, 2 ayat (1), 3 ayat (1)).

III.

  1. PP. No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
  2. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia No. 269/M/IX/1994 tanggal 9 September 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

BAGAN ALUR PROSES PENGESESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI [klik di sini]

PROSES PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

PEMBUATAN AKTA
RAPAT ANGGOTA                                                                       PERMOHONAN

PENGESAHAN

  • KUORUM HADIR                                                                   BERITA ACARA
  • KUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN        —> AKTE PERUBAHAN
  • KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA                                     DAFTAR HADIR
  • BERITA ACARA

PENGESAHAN AKTA

PENERIMAAN PERMOHONAN

VERIFIKASI      DITOLAK

DITERIMA DAN DISAHKAN

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

DASAR PERUBAHAN

- Alasan-alasan perubahan

- Penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan

KEPUTUSAN RA - PAD

- Akta Anggaran dasar yang telah diubah

- BA- RA PAD

- Pernyataan keputusan RA-PAD

MATERI PAD.

- Perubahan Bidang Usaha

- Pengggabungan

- Pembagian (wajib mendapat pengesahan)