QUOTES
  • Sejahtera Bersama Koperasi dan UKM
  • Koperasi Indonesia Menuju Ekonomi Global
  • Koperasi dan UKM Hebat, Masyarakat Sejahtera
  • Koperasi Berkualitas, UKM Naik Kelas

Berita Terkini

25 May 2018 10:08
Pembukaan Acara Ngabuburit Bareng Dinkop UKM Jateng

Acara Ngabuburit Bareng Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah yang diselenggarakan di UKM Center Jawa Tengah, .....baca selengkapnya

23 May 2018 08:34
Kunjungan Kerja Komisi B DPRD Jawa Tengah ke Desa Sonorejo Sukoharjo

Kunjungan Kerja Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama Kadinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah .....baca selengkapnya

23 May 2018 08:30
Pelatihan Ketrampilan Usaha Produktif Bidang Boga Kab. Magelang

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Pelatihan Ketrampilan Usaha Produktif Bidang .....baca selengkapnya

22 May 2018 13:14
Pelatihan Ketrampilan Usaha Produktif Bidang Boga di Cilacap

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Pelatihan Ketrampilan  Usaha Produktif Bidang .....baca selengkapnya

15 May 2018 13:21
Short Course Produk Handycraft Clay

Dinas Koperasi UKM Prov Jateng mengadakan Kegiatan Short Course sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan Wirausaha .....baca selengkapnya

Article Archive

Interaksi

Berita


30 August 2017 09:13
Pajak Final UMKM Turun Menjadi 0,25%

 

Pemerintah akan segera menurunkan pajak final bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Jika saat ini UMKM dikenakan pajak final 1% dari omzet per tahun, akan diturunkan menjadi 0,25% dari omzetnya.

Rencana ini akan tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Sesuai PP 46/2013 pajak UMKM bersifat final sebesar 1% dan berlaku bagi UMKM dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Asisten Deputi Pembiayaan Non-Bank dan Perpajakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Soeprapto menyebut, melalui revisi PP tersebut, pajak penghasilan UMKM akan diturunkan menjadi 0,25%. "Tinggal rapat kabinet mungkin. Ini sudah dibahas bersama Menteri Koordinator Perekonomian. Tinggal bagaimana diserahkan ke presiden," kata Soeprapto usai penandatanganan memorandum of understanding aplikasi perpajakan di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Selasa, (29/8).

Selain tarif, Soeprapto menambahkan, definisi peredaran bruto juga akan diperjelas. Ini bertujuan agar peredaran bruto yang dikenai pajak penghasilan telah memperhitungkan biaya yang dikeluarkan ataupun laba yang didapatkan. "Bagaimana kalau ada return. Kan biasanya tahu-tahu tidak laku orang jualan. Diperjelas di situ," ujarnya.

Menurut Soeprapto, dengan peredaran bruto yang tidak terdefinisi, maka terkadang apabila pengusaha rugi, mereka akan tetap keluar uang untuk bayar pajak lantaran PPh yang dipatok final. "Yang belum selesai peredaran bruto ini, kadang kalau sudah bayar pajak final, bagaimana kalau dia merugi? Ini masih agak alot," terangnya.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperkuat definisi dari peredaran bruto ini, "Kalau tidak didefinisikan dengan baik, (tarif) 0,01% juga percuma," kata dia.

Dalam RAPBN 2018, pemerintah telah memasukkan rencana penurunan PPh UMKM. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara sebelumnya bilang, selain aspek PPh, pemerintah juga akan memastikan kemudahan peraturan pajak pertambahan nilai (PPN). Dengan tarif murah dan perhitungan sederhana, diharapkan bisa mendongkrak kesadaran UMKM bayar pajak.

(Sumber : http://nasional.kontan.co.id)

 

Buku Tamu

12 June 2014
Argo Hono - Dinkop UMKM Jawa Tengah semakin maju

08 July 2014
Fadjar - Website dinkop tampilannya baru ya? Semoga sukses...

08 July 2014
mulyono - sukses selalu..badan ukm nya dan pelaku ukm tambah sukses,,amin

14 July 2014
PT. EZRA PRATAMA - sebagai Pelaku UMKM kami mengapresiasi langkah Dinkop di dalam Teknologi Informasi..

14 July 2014
A. Supriadi - Admin yth... selamat atas tampilan baru webnya... yang menjadi pertanyaannya.... Apakah SOTK Dinkop sudah berubah..? dulu setahu saya : DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH tapi sekarang kok " DINAS KOPERASI USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO ".

Submit View

Link