QUOTES
  • Sejahtera Bersama Koperasi dan UKM
  • Koperasi Indonesia Menuju Ekonomi Global
  • Koperasi dan UKM Hebat, Masyarakat Sejahtera

Berita Terkini

06 September 2017 09:25
Dinas Koperasi UKM Jateng Setahun Ini Terus Beri Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Pelaku UMKM

Semarang - Upaya peningkatan mutu sumber saya manusia (SDM) dan kualitas pelayanan, menjadi tantangan utama .....baca selengkapnya

30 August 2017 09:13
Pajak Final UMKM Turun Menjadi 0,25%

Pemerintah akan segera menurunkan pajak final bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Jika saat .....baca selengkapnya

26 July 2017 09:32
Pengembangan Usaha Koperasi Pertanian Berbasis Ecofarming Untuk Perubahan KUD se-Jawa Tengah

Banyumas - Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan aplikasi teknis pengembangan usaha koperasi .....baca selengkapnya

22 June 2017 14:35
Koperasi Syariah Perhimpunan BMT se-Jateng himpun Rp 6 Milliar Untuk Ditasharufkan Kepada Kaum Dhuaf

Semarang, Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) Wilayah Jawa Tengah menghimpun paket Ramadhan senilai lebih dari 6 .....baca selengkapnya

30 March 2017 15:04
Kementerian Koperasi Dorong Notaris Giat Membuat Akta Koperasi

SEMARANG – Notaris yang ada di Jawa Tengah diberikan pembekalan pelatihan terkait sistem online dalam .....baca selengkapnya

Article Archive

Interaksi

Berita


30 August 2017 09:13
Pajak Final UMKM Turun Menjadi 0,25%

 

Pemerintah akan segera menurunkan pajak final bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Jika saat ini UMKM dikenakan pajak final 1% dari omzet per tahun, akan diturunkan menjadi 0,25% dari omzetnya.

Rencana ini akan tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Sesuai PP 46/2013 pajak UMKM bersifat final sebesar 1% dan berlaku bagi UMKM dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Asisten Deputi Pembiayaan Non-Bank dan Perpajakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Soeprapto menyebut, melalui revisi PP tersebut, pajak penghasilan UMKM akan diturunkan menjadi 0,25%. "Tinggal rapat kabinet mungkin. Ini sudah dibahas bersama Menteri Koordinator Perekonomian. Tinggal bagaimana diserahkan ke presiden," kata Soeprapto usai penandatanganan memorandum of understanding aplikasi perpajakan di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Selasa, (29/8).

Selain tarif, Soeprapto menambahkan, definisi peredaran bruto juga akan diperjelas. Ini bertujuan agar peredaran bruto yang dikenai pajak penghasilan telah memperhitungkan biaya yang dikeluarkan ataupun laba yang didapatkan. "Bagaimana kalau ada return. Kan biasanya tahu-tahu tidak laku orang jualan. Diperjelas di situ," ujarnya.

Menurut Soeprapto, dengan peredaran bruto yang tidak terdefinisi, maka terkadang apabila pengusaha rugi, mereka akan tetap keluar uang untuk bayar pajak lantaran PPh yang dipatok final. "Yang belum selesai peredaran bruto ini, kadang kalau sudah bayar pajak final, bagaimana kalau dia merugi? Ini masih agak alot," terangnya.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperkuat definisi dari peredaran bruto ini, "Kalau tidak didefinisikan dengan baik, (tarif) 0,01% juga percuma," kata dia.

Dalam RAPBN 2018, pemerintah telah memasukkan rencana penurunan PPh UMKM. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara sebelumnya bilang, selain aspek PPh, pemerintah juga akan memastikan kemudahan peraturan pajak pertambahan nilai (PPN). Dengan tarif murah dan perhitungan sederhana, diharapkan bisa mendongkrak kesadaran UMKM bayar pajak.

(Sumber : http://nasional.kontan.co.id)

 

Buku Tamu

12 June 2014
Argo Hono - Dinkop UMKM Jawa Tengah semakin maju

12 June 2014
Lungguh Argo - Luar biasa Dinkop UMKM Prov Jawa Tengah

13 June 2014
Aris - DINKOP YES!!!

08 July 2014
Fadjar - Website dinkop tampilannya baru ya? Semoga sukses...

08 July 2014
mulyono - sukses selalu..badan ukm nya dan pelaku ukm tambah sukses,,amin

Submit View

Link