Studi Lapangan tentang Perizinan

Jakarta – Diskop UKM Jateng memfasilitasi petugas Verifikator Perizinan Koperasi dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengahke Kementerian terkait (7/6/22).

Kunjungan ini ditekankan pada Kementerian Investasi / BKPM RI dan Kementerian Koperasi dan UKM RI guna diskusi secara interaktif mengenai keberlanjutan dari Perizinan Berbasis Resiko (RBA) bagi Koperasi serta permasalahan yang selama ini dialami oleh Pelaku Usaha (Koperasi) di Jawa Tengah. Beberapa permasalahan terkait perizinan Koperasi di OSS RBA yang disampaikan oleh perwakilan dari 35 Kab/Kota di Jawa Tengah antara lain :

  1. Nama Koperasi Tidak Ditemukan
  2. Pengurus Koperasi Tidak terdaftar
  3. NIB Koperasi digunakan oleh 2 Koperasi yang Berbeda
  4. Terdapat perbedaan Nama Koperasi sebelum PAD dan setelah PAD

 

Terdapat 3 Sistem/kementerian dari alur kerja perizinan usaha berbasis resiko (OSS RBA) dari sektor Koperasi, yaitu OSS (BKPM), AHU (Kemenkumham), dan ODS (Kemenkop UKM). Data semua Koperasi Simpan Pinjam yang ditarik oleh OSS berasal dari data AHU/SABH, sedangkan data sumber yang dimiliki oleh AHU berasal dari data ODS. Sebagian besar permasalahan yang terdapat pada Koperasi saat ini disebabkan karena penarikan data yang tidak sinkron antara OSS, AHU, dan ODS. Solusinya adalah dilakukan update data Profil dan Pengurus Koperasi terbaru di AHU Online melalui ODS. Selain itu Tuliskan nama Koperasi tanpa frasa “Koperasi” dan Jenis Koperasinya.

Terjadinya error system Ketika ada migrasi data koperasi dari OSS lama ke OSS baru, sehingga solusinya bisa bersurat langsung ke Kementerian BKPM untuk dilakukan pengecekan dan penghapusan NIB dengan melampirkan NIK dan NPWP Koperasi. kesalahan input dari Notaris ke AHU Online, sehingga solusinya adalah dilakukan permohonan penghapusan badan hukum oleh Notaris yang bersangkutan kepada SABH Kemenkumham.