Identifikasi Bantuan Layanan Pendampingan Hukum Bagi UMKM

Terbitnya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dimana dalam pasal 48 ayat (1) mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum (LBPH) bagi usaha mikro dan kecil, merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat terus menjalankan usahanya dan berkembang dengan baik.

Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Identifikasi Bantuan Layanan Pendampingan Hukum UMKM (DAK Non Fisik) pada tanggal 23 November 2022 di aula Gatotkaca dengan dihadiri 30 peserta dari kota Semarang, Kab. Semarang, Demak dan Kendal. Dengan menghadirkan narasumber Dr. Dewi Sulistiani, S.H, M.H dosen fakultas hukum Unnes yang menyampaikan materi tentang perjanjian kontrak kerjasama dagang dan Tri Junianto, S.H, M.H dari kanwil Kemenkumham menyampaikan materi tentang Kekayaan Intelektual Merk.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh pelaku usaha berkaitan dengan kegiatan usaha dan meningkatkan literasi pelaku usaha mikro dan kecil terhadap peraturan perundangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha