MUTUALISME: SALING SUPPORT PEMERINTAH & KOPERASI DENGAN SERTIFIKAT NIK

Seperti layaknya suatu hubungan, sikap saling support satu sama lain akan menciptakan sinergi yang baik demi tercapainya tujuan bersama. Nah,apalagi soal DATA!!! Hal ini menjadi salah satu asset berharga yang seringkali kita remehkan fungsinya.

Jangankan membuat data, membaca datapun terkadang kita acuh dan tidak tertarik. Padahal dengan/ melalui data, kita tidak hanya sekedar tau akan informasi namun juga diharapkan dapat menciptakan insight/ gambaran bagi pengguna atau pembaca tentang sesuatu.

Data utama yang dimiliki oleh sebuah Koperasi ialah data kelembagaan dan keuangan. Maka, dalam menyikapi hal ini Pemerintah Kemenkop UKM RI mengupayakan agar tercipta suatu sinergitas perihal Update informasi dan Valid Data mengenai Koperasi di Indonesia. Dengan harapan melalui data tersebut Pemerintah dalam melakukan monitoring dapat lebih akurat dalam merumuskan kebijakan/ strategi pengelolaan, pengembangan untuk kemajuan koperasi di Indonesia.

Korelasi hal ini ialah Sertifikat NIK Koperasi sebagai wujud produk Pemerintah bagi koperasi yang dinyatakan aktif kelembagaan serta kegiatan usahanya. Yang fungsi Sertifikat NIK ini sebagai identitas tertib administratif dan memiliki masa berlaku 2 tahun dengan barcode ID Koperasi serta memuat Grade berbeda sesuai keaktifan Data koperasi.

Senin (8 Februari 2021) PPKL Kab.Banyumas melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada Pengurus Primkopabri Kab.Banyumas mengenai Sertifikat NIK. Bertempat di Kantor Koperasi, PPKL menyampaikan mengenai apa itu Sertifikat NIK,;fungsi dan manfaat, serta bagaimana prosedur pembuatan dan akses perpanjangan mengenai data tersebut.

Nah, jadi apa koperasi bisa support pemerintah? Jawabnya, BISA BANGET dan MUDAH! Koperasi bisa turut membantu penciptaan data koperasi yang valid dan akurat dengan membuat serta rutin melaporkan data kelembagaan dan keuangan koperasi di Online Data System (ODS) secara berkala, melalui pelaporan RAT tahunan. Koperasi dapat mengurus secara mandiri ataupun melalui Dinas setempat untuk mengurusnya dengan bantuan PPKL Kemenkop UKM RI.

Kalian Pengurus Koperasi? yuuuk segera hubungi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di Dinas Koperasi kalian untuk bisa membantu mengurus Data itu!!! Supaya, sinergitas Pemerintah dan Gerakan Koperasi dapat terwujud harmonis.