REGULASI TENTANG PERKOPERASIAN

  • Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian [klik di sini]
  • Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran dasar Koperasi [klik di sini]
  • Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah [klik di sini]
  • Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi [klik di sini]
  • Instruksi Presiden tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian [klik di sini]
  • Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI tentang Pedoman Standar Operasional manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi [klik di sini]
  • Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi [klik di sini]
  • Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan Untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah [klik di sini]
  • Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI tentang Perubahan Atas Permenkop dan UKM Nomor 18/Per/M.KUMK/VII/2006 Tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi Kepada Koperasi [klik di sini]
  • Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi [klik di sini]
  • Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi [klik di sini]
  • Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi [klik di sini]
  • Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi [klik di sini]
  • Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang  Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi [klik di sini]
  • Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 [klik di sini]
  • Surat Edaran Plh. Sekda Prov. Jateng No.518/006474 tentang Operasional Kelembagaan dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi [klik di sini]
  • Surat Edaran Kadinkop dan UMKM Prov. Jateng No.518/2424/V/2015 tentang Penolakan/Pemutusan Hubungan Usaha dengan Orang/Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris [klik di sini]